Aksi Jilid III APMP Jatim, Bank Jatim dan Grahadi Jadi Sasaran Sorotan

Surabaya, Libas Kasus.online — Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Jawa Timur (APMP JATIM) kembali menaikkan tensi kritik terhadap tata kelola dan sejumlah persoalan kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim).

Setelah menggelar aksi sebelumnya, APMP JATIM memastikan akan kembali turun ke jalan melalui Aksi Demonstrasi Jilid III pada Rabu, 16 September 2026.

Kali ini, massa aksi akan menyasar dua lokasi strategis di Kota Surabaya, yakni Kantor Pusat Bank Jatim di Jalan Basuki Rahmat dan Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo.

Direktur APMP JATIM sekaligus Koordinator Lapangan Utama, Acek Kusuma, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk desakan agar berbagai persoalan yang mereka soroti tidak berhenti sebatas perdebatan di ruang publik, tetapi diperiksa secara transparan oleh pihak yang berwenang.

Bank Jatim Disorot, Sejumlah Kredit Jadi Perhatian

Di titik pertama, APMP JATIM berencana menyampaikan sejumlah data dan informasi terkait debitur, pemberian kredit, serta tata kelola pada beberapa kantor cabang Bank Jatim.

Acek menyebut beberapa nama perusahaan dan debitur yang menurut pihaknya perlu mendapat perhatian serta pemeriksaan lebih lanjut, di antaranya PT WMU, CV EKM, SAE dan AJ.

Selain itu, APMP JATIM juga menyoroti sejumlah kantor cabang, termasuk Cabang HR Muhammad dan Cabang Banyuwangi.

Persoalan yang dipertanyakan mencakup proses analisis kredit, pengawasan, pencadangan, pengelolaan agunan, hingga administrasi dokumen kredit.

“Kami akan menyampaikan data dan informasi yang menurut kami perlu diperiksa. Kami ingin seluruh persoalan dibuka secara transparan dan diuji berdasarkan bukti,” ujar Acek.

Sorotan APMP JATIM sebelumnya juga berkaitan dengan sejumlah temuan yang mereka kaitkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Dalam aksi sebelumnya, mereka menyebut nilai persoalan kredit yang menjadi perhatian mencapai sekitar Rp596 miliar.

Dari Bank Jatim Bergerak ke Grahadi

Usai menyampaikan aspirasi di Kantor Pusat Bank Jatim, massa APMP JATIM dijadwalkan bergerak menuju Gedung Negara Grahadi.

Di lokasi tersebut, mereka akan menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku pemegang saham pengendali Bank Jatim.

Menurut Acek, pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan bank milik daerah, terutama apabila persoalan tersebut berpotensi memengaruhi keuangan dan kepentingan publik.

“Bank Jatim merupakan bagian penting dari perekonomian Jawa Timur. Karena itu, setiap persoalan yang muncul harus dijelaskan secara terbuka dan dipastikan apakah terdapat pelanggaran atau tidak,” tegasnya.

Soroti Perkara Bank Jatim Cabang Jakarta

Selain persoalan kredit di sejumlah wilayah, APMP JATIM juga menyoroti perkara yang berkaitan dengan Bank Jatim Cabang Jakarta.

Acek meminta aparat penegak hukum mendalami seluruh fakta dan keterangan yang muncul dalam proses hukum perkara tersebut secara objektif.

Menurutnya, apabila terdapat informasi mengenai kemungkinan pengembangan perkara, termasuk dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), maka seluruhnya harus diuji berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum.

“Kami tidak ingin membuat kesimpulan sendiri. Kalau ada nama atau pihak yang disebut dalam proses hukum, biarkan aparat penegak hukum memeriksa berdasarkan bukti. Yang kami tuntut adalah keterbukaan dan proses hukum yang transparan,” kata Acek.

Aksi Jilid III Bukan Akhir

APMP JATIM menegaskan Aksi Jilid III bukan merupakan akhir dari rangkaian gerakan mereka.

Apabila tuntutan dan aspirasi yang disampaikan di Surabaya tidak mendapatkan respons yang dianggap memadai, mereka menyatakan siap melanjutkan aksi ke tingkat nasional.

Acek bahkan menyebut kemungkinan digelarnya Aksi Jilid IV di Jakarta, dengan sasaran sejumlah institusi penegak hukum.

“Kami akan terus mengawal persoalan ini. Jika tidak ada perkembangan yang jelas, kami siap membawa persoalan ini ke Jakarta,” ujarnya.

Rangkaian aksi APMP JATIM sebelumnya memang telah menyoroti dugaan persoalan pengelolaan kredit Bank Jatim, termasuk temuan yang menurut mereka berkaitan dengan CKPN, kredit sindikasi, hapus buku kredit dan pengelolaan agunan.

Kini, Aksi Jilid III pada 16 September mendatang akan menjadi ujian bagi Bank Jatim dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan penjelasan atas berbagai sorotan yang disampaikan APMP JATIM.